Pemerintah Gencar Lakukan Penanganan Angkutan Lebih Dimensi (Over Dimension) dan Lebih Muatan (Over Loading)

 

JAKARTA, AJITRIOPAMUNGKAS.blogspot.com - Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudy Purwagandhi, mempercepat langkah penanganan terhadap truk yang membawa muatan melebihi batas ketentuan atau dikenal dengan istilah Over Dimension and Over Load (ODOL). Mulai Juni 2025, pemerintah berencana mengintensifkan sosialisasi terkait upaya penertiban truk ODOL. Hal ini menjadi perhatian utama mengingat telah terjadi sejumlah kecelakaan yang disebabkan oleh truk dengan muatan berlebih.

Upaya sosialisasi ini akan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk pemilik kendaraan logistik dan pemilik barang, dengan target untuk menghapus praktik ODOL secara menyeluruh atau mencapai kondisi Zero ODOL.

Untuk mengawal strategi ini, Kementerian Perhubungan mengadakan rapat koordinasi pada 23 Mei 2025 di Ruang Mataram, Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, yang dihadiri oleh instansi pemerintah, BUMN, dan asosiasi sektor logistik. Dalam rapat tersebut, berbagai asosiasi turut dilibatkan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam menangani permasalahan ODOL.

Masalah ODOL sendiri muncul karena adanya ketidakefisienan dalam sistem logistik nasional. Truk yang dimodifikasi untuk membawa muatan lebih banyak kerap digunakan sebagai solusi untuk menekan biaya distribusi. Ketergantungan tinggi terhadap moda transportasi darat dan minimnya dukungan terhadap sistem multimoda turut memperparah situasi ini. Akibatnya, para pelaku usaha cenderung memaksimalkan penggunaan jalur darat demi efisiensi, meski harus melanggar batas muatan yang diizinkan.

Rencana Aksi Zero ODOL (Pembahasan bersama Kemenko Bidang IPK)

1. Strategi 1: Penerapan jalan khusus logistik dan komoditas)
2. Strategi 2: Pembangunan tarif khusus di jalan tol untuk kendaraan logistik/angkutan komoditas
3. Strategi 3: Penguatan pemanfaatan teknologi pemantauan ODOL
4. Strategi 4: Penegakan larangan penggunaan kendaraan ODOL pada industri konstruksi
5. Strategi 5: Pilot project pengendalian ODOL
6. Strategi 6: Korporatisasi pengusaha angkutan. Pengusaha angkutan logistik harus berbentuk korporasi atau koperasi (untuk pengusaha perorangan), sehingga pembinaan lebih efektif melalui pemberian lisensi kepada korporasi dan koperasi
7. Strategi 7: Pengaturan tarif angkutan/logistik minimum dan maksimum, sehingga ODOL tidak menjadi insentif pengusaha angkutan/logistik yang berpraktik ODOL
8. Strategi 8: Implementasi teknologi kendaraan angkutan (multi-axle) dan pengaturan rekayasa karoseri kendaraan dengan beban gandar yang lebih ringan

Usulan Tambahan Rencana Aksi Nasional Zero ODOL

1. Optimalisasi jembatan timbang (Kemenhub, TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah)
2. Pemberian lisensi angkutan barang melalui Perusahaan dan korporatisasi serta pembinaan pengemudi kendaraan (Kemenhub, Kemendag, Kemenaker)
3. Penegakan hukum bagi pelanggar ODOL melalui ETLE secara menyeluruh dan kesesuaian dengan Uji Lulus Kendaraan (Kemenhub, Polri)
4. Alternatif multimoda untuk mengurangi beban angkutan di jalan dengan meningkatkan frekuensi moda (Kemenhub, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian)
5. Penerbitan hasil uji lulus kendaraan (Kemenhub, Polri)
6. Standarisasi kendaraan angkutan berbasis multi-axle (pengaturan industri karoseri, pabrikan mobil dan ekspor impor (Kemenperin, Kemendag, Kemenhub)
7. Penegakan pembangunan jalan khusus bagi sektor logistik dan komoditas (Kementerian ESDM dan Lingkungan Hidup)

Rekomendasi Penanganan ODOL

1. Perlunya pencanangan bersama seluruh stakeholder dalam aksi bersama menuju Indonesia Zero ODOL
2. Perlu membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) antar stakeholder dalam mewujudkan Indonesia Zero ODOL
3. Perlu pemutakhiran data secara real di lapangan terkait fenomena kendaraan ODOL
4. Perlu mekanisme yang lebih sederhana dalam pelaksanaan penegakan hukum di lapangan
5. Pembatasan raung gerak kendaraan ODOL pada area yang sering dilintasi (pelabuhan, kawasan industri, ruas tol)

Buka

Upacara Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Perhubungan

 

JAKARTA, AJITRIOPAMUNGKAS.blogspot.com – Kementerian Perhubungan melaksanakan Upacara Pelantikan Pejabat Fungsional yang diselenggarakan secara hibrida, dengan perwakilan peserta hadir secara langsung di Ruang Nanggala, Gedung Cipta Lantai 7, Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, sementara peserta lainnya mengikuti secara daring melalui Zoom Meeting. Acara ini dipimpin oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Wismantono, S.Psi., M.M.Tr., serta dihadiri oleh jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan, Kamis (27/02/2025).

Dalam sambutannya, Bapak Wismantono menyampaikan bahwa pengangkatan dalam jabatan fungsional merupakan bagian dari implementasi kebijakan manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang berbasis pada kompetensi dan profesionalisme. Pejabat yang dilantik diharapkan dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, menjunjung tinggi integritas, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung kebijakan dan program strategis di sektor transportasi.

Lebih lanjut, pelantikan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam mendukung reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan. Dengan adanya pejabat fungsional yang memiliki keahlian sesuai bidangnya, diharapkan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi dapat semakin meningkat dan berdaya saing.

Acara pelantikan berlangsung dengan khidmat dan tertib, diakhiri dengan pemberian selamat kepada para pejabat yang telah dilantik. Dengan amanah yang telah diberikan, diharapkan para pejabat fungsional dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya demi kemajuan sektor transportasi nasional.

Buka

Upacara Pengambilan Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi Tahun Anggaran 2023

JAKARTA, AJITRIOPAMUNGKAS.blogspot.com – Badan Kebijakan Transportasi menyelenggarakan Upacara Pengucapan Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun Anggaran 2023 di Auditorium Badan Kebijakan Transportasi. Acara ini dipimpin oleh Capt. Avirianto Suratno, S.Pd., M.M. dan merupakan bagian dari tahapan penting dalam proses pengangkatan PNS, di mana para pegawai yang telah memenuhi persyaratan secara resmi mengikrarkan janji sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara, Rabu (15/01/2025).
Dalam sambutannya, Kepala Badan Kebijakan Transportasi menegaskan bahwa sumpah janji yang diucapkan bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan amanah yang mengikat secara moral dan hukum. Para pegawai diharapkan senantiasa menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta loyalitas dalam mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan transportasi nasional.
Upacara ini dihadiri oleh 14 peserta yang secara resmi mengucapkan sumpah janji sebagai PNS, di antaranya:

1. Aji Trio Pamungkas, S.Tr.Tra.
2. Muh Misbahun Nizar Annas, S.Tr.Tra.
3. Rendra Erlangga, S.Tr.Tra.
4. Syahdhathul Balqish Umra, S.Tr.Tra.
5. Hizkia Susetio Hutapea, S.Tr.Pel.
6. Intan Saputri, S.Tr.Pel.
7. Rizkyara Dwiki Aditya, S.Tr.Tra.
8. Zenta Dwi Lestari, S.Tr.Tra.
9. Radityo Tri Anjasmoro, S.Tr.Tra.
10. Fahris Miftakhul Rizal, S.Tr.Tra.
11. Muhammad Mutu Salasta, S.Tr.Tra.
12. Felicula Intan Valina Kristiyani, S.Tr.Tra.
13. Shelia Ayu Rida Hanida, S.Tr.Tra.
14. Zuhrotul Kibtiyah, S.Tr.Tra.

Acara berlangsung dengan khidmat dan dihadiri oleh jajaran pejabat struktural di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi serta tamu undangan lainnya. Diharapkan, para PNS yang telah mengucapkan sumpah dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan sistem transportasi yang berkelanjutan dan berdaya saing di Indonesia.

Buka

RUNHUB 2024 dalam Rangka Peringatan Hari Perhubungan Nasional 2024

 

JAKARTA, AJITRIOPAMUNGKAS.blogpspot.com - RUNHUB 2024, sebuah acara lari yang juga memperingati Hari Perhubungan Nasional, berhasil digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta. Sebanyak 2.500 peserta mengikuti dua kategori lomba, yaitu 10K dan 5K, dengan total hadiah sebesar Rp217 juta.

Dengan tema "Beyond Running," Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Harian Kompas untuk menyelenggarakan lomba lari tersebut pada Minggu pagi. Acara ini dimulai pada pukul 5.30 WIB di Plaza Parkir Selatan TMII Jakarta, dengan pelepasan peserta oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pemimpin Redaksi Kompas Sutta Dharmasaputra, dan Direktur Utama TMII Intan Ayu Kartika.

Peserta disuguhi pemandangan miniatur budaya Indonesia sepanjang rute, mulai dari Anjungan Jambi, Bengkulu, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, hingga Museum Batik Indonesia dan Dunia Air Tawar. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga memuji rute lari yang didominasi oleh ruang terbuka hijau, apalagi TMII kini melarang kendaraan berbahan bakar bensin beroperasi di area tersebut.

Buka

Menteri Perhubungan Resmikan Biskita Trans Depok, Terintegrasi dengan Layanan LRT dan Commuterline

 

AJITRIOPAMUNGKAS.blogspot.com - Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi, meresmikan Layanan Angkutan Umum Massal Terintegrasi LRT Biskita Trans Depok di Stasiun LRT Harjamukti, Minggu (14/7/2024). 

Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) telah meresmikan layanan Biskita Trans Depok. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas dan integrasi sistem transportasi umum di wilayah Jabodetabek, khususnya di Depok. Layanan Biskita Trans Depok dirancang sebagai salah satu layanan angkutan modern yang terintegrasi dengan LRT Jabodetabek, memberikan alternatif transportasi yang lebih nyaman dan efisien bagi masyarakat.

Pada tahap awal peluncurannya, Biskita Trans Depok telah menyiapkan 14 unit bus yang akan beroperasi dengan interval waktu (headway) setiap 10 menit. Rute bus ini menghubungkan pusat kota Depok di Margonda dengan Stasiun LRT Harjamukti melalui 25 titik pemberhentian dalam satu koridor, yaitu Margonda - LRT Harjamukti. Titik pemberhentian ini dirancang agar dapat menjangkau area-area penting dan strategis, memudahkan akses masyarakat dalam menggunakan layanan ini.

Rute perjalanan Biskita Trans Depok dimulai dari Terminal Depok Baru dengan pemberhentian di berbagai lokasi sebagai berikut:

1. Saladin
2. Balai Kota II
3. Apotik II
4. Jl. Cempaka
5. RS Hermina
6. Panus II
7. Pasar Segar II
8. Griya Depok Asri II
9. Raden Saleh II
10. Sukmajaya II
11. SDN Cipayung II
12. Polsek Sukmajaya
13. Persimpangan BBM
14. Taman Manggis Yang Indah II
15. Graha Prima
16. Simpangan II
17. RS Simpangan II
18. Panasonic II
19. Deppen RRI
20. Gang Nangka II
21. RS Sentra Medika II
22. Pekapuran II
23. Cisalak II
24. Nurul Falah
25. LRT Harjamukti

Jam operasional Biskita Trans Depok adalah dari pukul 05.00 hingga 21.00 WIB setiap harinya.

Selama masa uji coba yang berlangsung selama 6 bulan ke depan, layanan Biskita Trans Depok akan beroperasi secara gratis. Hal ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk mencoba dan beralih menggunakan transportasi umum yang lebih efisien dan terintegrasi. Budi, selaku perwakilan dari Kementerian Perhubungan, mengungkapkan harapannya bahwa dengan adanya Biskita Trans Depok, masyarakat Depok akan mulai mengandalkan transportasi umum untuk bepergian sehari-hari. Selain itu, diharapkan layanan ini dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara yang semakin meningkat di wilayah perkotaan.

Integrasi antara Biskita Trans Depok dengan LRT Jabodetabek diharapkan memberikan dampak positif yang signifikan. Stasiun LRT Harjamukti menjadi salah satu stasiun terpadat, sehingga kehadiran Biskita Trans Depok diharapkan dapat mengurangi beban lalu lintas dan meningkatkan efisiensi perjalanan. Angkutan massal perkotaan menjadi sangat penting mengingat berbagai permasalahan yang dihadapi seperti kemacetan, polusi udara, dan waktu yang terbuang di jalan. Sebagai contoh, di Bekasi, waktu perjalanan berkurang dari 2-2,5 jam menjadi kurang dari 45 menit dengan adanya feeder BTS dan LRT. Harapannya, di Depok, waktu perjalanan juga dapat berkurang dari 2 jam menjadi sekitar 45 menit.

Pemerintah Kota Depok menunjukkan komitmen yang tinggi dalam upaya peningkatan layanan transportasi umum ini. Mereka terus berusaha untuk menyediakan alternatif transportasi yang lebih baik bagi masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kota Depok juga mengajak pemerintah daerah lainnya seperti Surabaya, Semarang, Surakarta, Pekanbaru, dan Padang untuk turut berpartisipasi dalam upaya peningkatan layanan transportasi umum di daerah masing-masing. Kerja sama antar daerah diharapkan dapat mempercepat proses peningkatan kualitas transportasi umum di Indonesia, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Peluncuran layanan Biskita Trans Depok oleh Kementerian Perhubungan melalui BPTJ merupakan langkah strategis dalam memperbaiki sistem transportasi umum di wilayah Jabodetabek. Dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan, Biskita Trans Depok diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi permasalahan transportasi di Depok dan sekitarnya. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan layanan ini dengan baik dan mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup melalui transportasi yang lebih baik.

Buka

Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Kementerian Perhubungan Tahun 2024

 

AJITRIOPAMUNGKAS.blogspot.com - Sebanyak 560 CPNS Kementerian Perhubungan mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Gelombang I secara tatap muka (klasikal) di Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan (PPSDMAP) Bogor, Senin (26/5/2024). Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS di PPSMAP Bogor bertujuan membentuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional dan berkarakter. Latsar ini terbagi menjadi 8 gelombang yang berlangsung dari 26 Mei s.d. 13 September 2024. Gelombang I dilaksanakan pada 26 Mei s.d. 1 Juni 2024.

Sebelumnya, peserta Latsar Gelombang I telah melaksanakan Pembangunan Karakter CPNS pada 4 s.d. 10 Februari 2024 di Balai Pendidikan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi (BP3KSDMT) Ciwidey, Bandung.

Dalam pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS di PPSDMAP Bogor ini peserta mendapatkan pembelajaran dari Pengajar dan Pelatih yang berasal dari Tim Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan. Adapun materi yang diajarkan pada Latsar tersebut yaitu sebagai berikut:

• Agenda I tentang Sikap Perilaku Bela Negara;
• Agenda II tentang Nilai-nilai Dasar PNS; dan
• Agenda III tentang Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI.

Tidak hanya itu, peserta Latsar melaksanakan evaluasi hasil aktualisasi yang diseminarkan bersama Coach, Mentor, dan Penguji. Hasil aktualisasi merupakan penerapan nyata dari pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang telah dipelajari selama tahap pembelajaran mandiri dan distance learning yang dapat memberikan dampak positif di instansi tempat bekerja.

Pelatihan ini tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga pada pengembangan karakter dan pemahaman mendalam tentang peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. Dengan demikian, diharapkan para peserta mampu menjadi PNS yang mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik demi kemajuan bangsa dan negara.

=== Nitip Foto ===

Buka

Posko Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2024 Resmi Ditutup, Total Tercatat 242 Juta Pergerakan

 

AJITRIOPAMUNGKAS.blogspot.com - Bapak Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan) resmi menutup Posko Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2024 di Ruang Rapat Mataram Kementerian Perhubungan, Jumat (19/4/2024).

Secara umum, penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2024 dapat berjalan dengan baik. Terlihat dari:

• Penggunaan angkutan umum yang meningkat 5,5% dibandingkan Tahun 2023;
• Kemudian berdasarkan data Korlantas Polri, jumlah kecelakaan menurun dibandingkan tahun 2023; dan
• Serta lalu lintas jalan yang relatif lancar dengan kecepatan rata-rata kendaraan sekitar 70-75 km/jam.

Untuk memantau lonjakan pergerakan di masa Angkutan Lebaran, Kemenhub bekerjasama dengan salah satu provider nasional Telkomsel. Berdasarkan hasil survei mobile positioning data  (MPD), jumlah pergerakan masyarakat secara nasional selama periode 3 s.d. 18 April 2024 sebesar 242,6 juta pergerakan dan di wilayah Jabodetabek sebesar 41,5 juta perjalanan. Dengan catatan, angka pergerakan tersebut belum mencakup pergerakan yang berasal dari luar negeri, pengguna penyedia layanan telekomunikasi yang lain, serta orang-orang yang tidak menggunakan dan tidak memiliki telepon selular.

Pelaksanaan mudik kali ini yang dinilai berjalan lancar meskipun ada beberapa catatan dan evaluasi untuk pelaksanaan mudik tahun ini.

Buka

Diklat Pembangunan Karakter CPNS Kementerian Perhubungan Tahun 2024

 

Orang dalam foto (dari kiri ke kanan): Aji Trio Pamungkas, Annas N.R., Ade Husni I.S., Cellomiko Qabus Akram

AJITRIOPAMUNGKAS.blogspot.com - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) secara resmi membuka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pembangunan Karakter bagi CPNS Kementerian Perhubungan Tahun 2024 di Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi (BP3KSMT) Ciwidey, Bandung. Capt. Wisnu Handoko selaku Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP) secara resmi membuka diklat ini yang ditandai dengan penyematan tanda peserta, Senin (4/2/2024).

Dalam sambutannya, beliau menekankan  peran strategis aparatur sipil negara dalam pengelolaan dan penyelenggaraan sistem transportasi nasional. Oleh karena itu, untuk mencapai visi dan misi suatu organisasi diperlukan pegawai yang memiliki karakter  dan etika yang kuat. Selain itu, perlu adanya pelatihan yang inovatif dan terpadu, yaitu  pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal di tempat pelatihan dan non-klasikal agar peserta dapat menginternalisasi, mengaplikasikan dan menerapkannya melalui habituasi.

Pelaksanaan Diklat terbagi menjadi beberapa tahap. Kepala BP3KSDMT, Ibu Sindu Rahayu menyampaikan jumlah peserta yang mengikuti diklat ini sebanyak 2.099 peserta CPNS Tahun 2024 yang dibagi dalam 4 tahap, mulai 4 Februari hingga 8 Maret 2024. 

Pada diklat tahap 1 ini diikuti oleh peserta dari Gelombang I dan Gelombang II yang berlangsung dari 5 s.d. 10 Februari 2024. Setiap Gelombang terdiri dari 7 Angkatan dan setiap angkatan terdiri dari 40 peserta.

Ibu Sindu Rahayu juga menyampaikan bahwa pelaksanaan Diklat CPNS Kementerian Perhubungan ini merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Diharapkan setelah melalui pendidikan ini, para peserta dapat menjadi generasi emas Indonesia yang akan mengemban tugas melayani masyarakat secara profesional.

Buka

Kementerian Perhubungan Tutup Posko Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024, Total Tercatat 126 Juta Perjalanan

AJITRIOPAMUNGKAS.blogspot.com - Bapak Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan resmi menutup Posko Pusat Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Kamis (4/1/2024).

Meningkatnya pergerakan masyarakat pada periode Natal dapat diprediksi sebelumnya dan terlaksana dengan  aman, nyaman dan tanpa kendala. Hal ini dicapai melalui koordinasi dan kolaborasi yang baik dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga, operator transportasi dan jalan tol, media, dan masyarakat.

Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan operator telekomunikasi untuk mengetahui jumlah orang yang bepergian selama  libur Natal. Berdasarkan  hasil agregat mobile positioning data (PMD) yang dilakukan sejak 16 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024, terdapat 126 juta pergerakan luar provinsi dan dalam provinsi.

Menurut Menteri Perhubungan, hasil tersebut tidak jauh berbeda dengan perkiraan mobilitas masyarakat Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan sebanyak 107 juta orang. “Kami akan terus melakukan upaya untuk lebih tepat dalam pergerakan orang dari satu titik ke titik lain sehingga dapat kami tangani dengan lebih baik,” kata Menhub.

Dari hasil pemantauan ini terlihat bahwa pergerakan masyarakat selama masa Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan tingginya animo masyarakat untuk bepergian di akhir tahun yang juga bersamaan dengan masa liburan sekolah. Penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum yang sudah lebih baik, juga memberikan kenyamanan pada masyarakat dalam bepergian. Namun demikian, walaupun terjadi peningkatan jumlah perjalanan, angka kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan. Hal ini tentu tak lepas dari sinergitas yang baik antar pemangku kepentingan dan juga meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Diharapkan di masa mendatang giat antisipasi dan mitigasi terhadap kecelakaan dapat lebih baik lagi.

Buka

Biro Keuangan Kementerian Perhubungan Selenggarakan Sosialisasi Tentang TGR Kepada CPNS Kemenhub

Orang dalam foto (dari kiri ke kanan) : Agung Putra Pratama, Pandu Nugraha, Aji Trio Pamungkas, Noor Kholifah

AJITRIOPAMUNGKAS.blogspot.com - Kementerian Perhubungan melalui Biro Keuangan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Tentang Kerugian Negara dan Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi kepada CPNS di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Kamis (7/12/2023). Acara yang berlangsung di Ballrom Aston Tropicana Hotel Bandung ini dihadiri oleh Bapak Feby dari Direktorat Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Ibu Muryati Nini Utami selaku Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan, dan peserta undangan lain baik secara offline maupun online.

Adapun simpulan dari hasil rapat tersebut yaitu:

• Kegiatan Sosialisasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan kegiatan yang untuk memberikan pemahaman barang milik negara atau barang bukan milik negara kepada CPNS atau tata cara penuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara tersebut dalam melaksanakan tugas, fungsi dan jabatannya;
• Apabila pegawai negara bukan bendahara (ASN, TNI, Polri) dan pejabat lain (pejabat negara, pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan PNS bukan bendahara) terbukti melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian negara maka harus mengajukan SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Jika SPTJM tidak dapat diproses, maka diajukan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS); dan
• Apabila pihak yang bersangkutan tidak bersedia memenuhi pemenuhan tuntutan ganti rugi, maka Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang akan menindaklanjuti kasus tersebut.
• 
  

Buka

Badan Kebijakan Transportasi Selenggarakan Rapat Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Transportasi

 

AJITRIOPAMUNGKAS.blogpsot.com - Badan Kebijakan Transportasi menyelenggarakan Rapat Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Transportasi, Jumat (1/12/2023). Acara yang dilaksanakan secara hybrid  ini berlangsung pukul 09.00 - 17.00 WIB di Ruang Ballrom, Grand Zuri Hotel, Dumai, . Tujuan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan di bidang transportasi yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan layanan transportasi secara efisien dan efektif.

Kegiatan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Transportasi didasari oleh banyaknya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang belum sinkron dalam implementasinya, khususnya sektor transportasi. Sebagai fase awal dari proses suatu peraturan kebijakan, maka kegiatan sinkronisasi kebijakan di bidang transportasi memegang peran penting yang akan memberikan pengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan kebijakan/program pembangunan sektor transportasi di masa depan.

Kegiatan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Transportasi ini mengundang sejumlah stakeholder baik unsur pemerintahan (regulator), pelaku jasa maupun stakeholder lainnya, seperti Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, BPSDM Perhubungan, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Instansi Pemerintah Daerah, serta Operator Transportasi dan Asosiasi.

Acara yang dimoderatori oleh Dr. Endang Puji Lestari, S.H., M.H. selaku Kepala Bidang Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kabid LLATP) dibagi menjadi 2 (dua) sesi, yaitu sesi 1 (pemaparan dari narasumber) dan sesi 2 (pemaparan internal Kementerian Perhubungan).  

Hasil pembahasan sinkronisasi kebijakan di bidang transportasi kemudian akan disampaikan kepada Kementerian Perhubungan untuk ditindaklanjuti. Diharapkan melalui forum diskusi ini dapat menjaga sinergitas lintas stakeholder dan nilai manfaat dari suatu kebijakan maupun program pembangunan yang nanti akan dilaksanakan di daerah.

Buka

Partisipasi PKTJ dalam FSTPT XXVI Tahun 2023

 

Orang dalam foto (dari kiri ke kanan) : Suci Sekar Mukti, Hafid Yusuf Ramadhan, Prof. Raphael Grzebieta, Ricky Dwi Iswahyudi, Anasya Musdalifah, Aji Trio Pamungkas

AJITRIOPAMUNGKAS.blogspot.com - FSTPT Symposium Management Centre kembali menggelar kegiatan Simposium Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi (FSTPT) XXVI dan 4th International Symposium on Transport Sudies in Developing Countries (ISTSDC) yang bertempat di Institut Teknologi Bandung (ITB), Sabtu (11/11/2023).

Kegiatan FSTPT XXVI dan 4th ISTSDC diikuti oleh berbagai mahasiswa dan para peneliti di bidang transportasi di seluruh Indonesia maupun luar negeri. Peresmian pembukaan kegiatan tersebut dilakukan di Aula Barat ITB dengan mengundang beberapa narasumber seperti  Dr. Chandra Balijepalli, Dr. Eng. Hiroaki Nishiuchi, Prof. Tri Basuki Joewono, dan Prof. Raphael Grzebieta.

Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) juga ikut berpartisipasi dalam FSTPT XXVI dengan mengirimkan 5 paper terbaik yang presentasikan oleh Aji Trio Pamungkas, Hafid Yusuf Ramadhan, Ricky Dwi Iswahyudi, Suci Sekar Mukti, dan Anasya Musdalifah.

Pemaparan hasil penelitian dari masing-masing peserta dilakukan di ruangan yang telah ditentukan sesuai topik penelitian. Nantinya mereka akan dinilai untuk memperoleh juara dari paper dan pemaparan yang dilakukan. Sebelumnya, terdapat kategori Best Paper dan Best Presenter yang dapat dipilih masing-masing peserta. Namun, panitia cukup kesulitan menilai peserta siapa yang berhak mendapatkan juara.

Hasil akhir keputusan akhir dari panitia adalah penilaian berdasarkan kecakapan presentasi dan papernya atau dengan kata lain hanya terdapat kategori juara Best Presenter.

Buka

Upacara Pelantikan Calon ASN Pola Pembibitan Kementerian Perhubungan Tahun 2023

 

AJITRIOPAMUNGKAS.blogspot.com - Sebanyak 2079 Calon ASN Pola Pembibitan Kementerian Perhubungan Tahun 2023 dari sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan telah dilantik sebagai CPNS di lingkungan Kementerian Perhubungan di Balai Kartini Jakarta, Senin (30/10/2023). Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi, melantik secara langsung kepada Calon ASN Kementerian Perhubungan pada upacara tersebut.

Tata upacara pelantikan Calon ASN Kementerian Perhubungan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Upacara pelantikan berlangsung di ruang tertutup dan tidak disiarkan langsung untuk publik, melainkan dikhususkan bagi orang tua peserta pelantikan. Menteri Perhubungan menginginkan pelaksanaan upacara pelantikan dilihat dari esensinya.

Usai upacara pelantikan dilanjutkan kegiatan pembekalan yang disampaikan oleh beberapa narasumber. Kegiatan pembekalan inilah yang menjadi inti dari upacara pelantikan, karena para Calon ASN diberikan pemahaman sebelum memasuki dunia kerja.

Di akhir kegiatan pembekalan, para Calon ASN dibuat heboh lantaran akan diumumkan penempatan unit kerja masing-masing. Suara-suara rasa syukur dan tangis mengisi seisi ruangan. Kegiatan berakhir sekitar pukul 23.00 WIB dan para Calon ASN saling say good bye.

Buka