 |
| Orang dalam foto (dari kiri ke kanan) : Agung Putra Pratama, Pandu Nugraha, Aji Trio Pamungkas, Noor Kholifah |
AJITRIOPAMUNGKAS.blogspot.com - Kementerian Perhubungan melalui Biro Keuangan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi
Peraturan Tentang Kerugian Negara dan Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi kepada CPNS
di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Kamis (7/12/2023). Acara yang berlangsung di Ballrom Aston Tropicana Hotel Bandung ini dihadiri oleh Bapak Feby dari Direktorat Sistem
Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Ibu Muryati Nini Utami selaku Kepala
Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan, dan peserta undangan lain baik secara offline
maupun online.
Adapun simpulan dari hasil rapat tersebut yaitu:
- Kegiatan Sosialisasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan kegiatan yang untuk memberikan pemahaman barang milik negara atau barang bukan milik negara kepada CPNS atau tata cara penuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara tersebut dalam melaksanakan tugas, fungsi dan jabatannya;
- Apabila pegawai negara bukan bendahara (ASN, TNI, Polri) dan pejabat lain (pejabat negara, pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan PNS bukan bendahara) terbukti melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian negara maka harus mengajukan SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Jika SPTJM tidak dapat diproses, maka diajukan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS); dan
- Apabila pihak yang bersangkutan tidak bersedia memenuhi pemenuhan tuntutan ganti rugi, maka Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang akan menindaklanjuti kasus tersebut.
